Jakarta, 25 Agustus 2025 – Gerakan Masyarakat Elang Khatulistiwa Nusantara (GEMA ELKAN) dan Pengurus Besar Liga Mahasiswa Islam Indonesia (PB LMII) menyampaikan keprihatinan mendalam atas menurunnya kinerja legislasi DPR RI, lemahnya fungsi pengawasan, dan tantangan serius dalam pengelolaan fiskal negara.

Dengan anggaran DPR 2025 sebesar Rp9,25 triliun, publik berharap kinerja legislasi dan pengawasan berjalan optimal. Namun hingga Agustus 2025, DPR baru menyelesaikan empat RUU prioritas, sementara RUU strategis terkait pangan, pendidikan, kesehatan, dan energi belum mendapat perhatian memadai.

Di sisi fiskal, realisasi penerimaan pajak semester I 2025 mencapai Rp1.125,6 triliun atau 47,6% target APBN, naik 5,8% dibanding tahun sebelumnya. Utang luar negeri triwulan II 2025 tercatat US$433,3 miliar, naik 6,1% yoy. Sementara itu, defisit APBN diproyeksi sebesar 2,78% PDB atau Rp662 triliun.

GEMA ELKAN dan PB LMII menyatakan 9 poin sikap, antara lain:

1. Audit transparan anggaran DPR dan belanja negara.
2. Prioritaskan legislasi pro-rakyat.
3. Bentuk Pansus anti-mafia dan korupsi bansos.
4. Tegakkan kode etik DPR secara konsisten.
5. Buka ruang dialog publik dan siaran langsung pembahasan RUU.
6. Reformasi fiskal dan pajak berkeadilan.
7. Transparansi penuh utang negara.
8. Evaluasi kinerja Menteri Keuangan.
9. Gerakan konstitusional dan damai.

“Kami menyerukan perbaikan menyeluruh demi memulihkan kepercayaan rakyat, menjaga marwah demokrasi, dan memastikan kebijakan negara berpihak pada kepentingan publik,” tegas pernyataan bersama ini.

Kontak Media: +62 822-9334-9173 (Badi Farman, Koordinator)