^{Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (Foto courtesy: KPK)}

Jayapura, 18 Oktober 2025 —
Liga Mahasiswa Islam Indonesia (LMII) Cabang Jayapura kembali menyuarakan desakan tegas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua (Kadis PU) atas dugaan keterlibatan dalam praktik mafia proyek di Papua.

Sudah dua pekan sejak desakan pertama disuarakan, namun hingga kini KPK belum menunjukkan tindakan konkret dalam menindaklanjuti laporan dan tuntutan masyarakat terkait dugaan korupsi dan monopoli proyek yang melibatkan sejumlah pejabat penting di daerah.

“LMII menilai KPK lamban dan terkesan menutup mata. Kami mempertanyakan komitmen lembaga antirasuah ini dalam memberantas korupsi di tanah Papua,” tegas ketua umum lmii cabang jayapura.

Lebih lanjut muh ikhsan mrngatakan bahwa praktik monopoli proyek yang dilakukan secara terstruktur oleh elit-elit politik dan birokrat telah menyebabkan pengusaha lokal, khususnya Orang Asli Papua (OAP), kehilangan ruang berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi daerah.

“Jika hal ini terus dibiarkan, maka proyek strategis daerah hanya akan dinikmati oleh elit-elit tertetu yang menghisap darah pengusaha lokal OAP. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat otonomi khusus dan cita-cita keadilan ekonomi di tanah Papua,” lanjutnya.

LMII menilai, kondisi ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal di instansi pemerintah dan legislatif daerah. Karena itu, LMII mendesak KPK segera turun tangan untuk memeriksa dan menindak tegas para pejabat yang terlibat, demi menjaga marwah hukum dan keadilan bagi masyarakat Papua.

Lebih jauh, LMII juga meminta Gubernur Papua agar segera melakukan reformasi birokrasi di lingkungan Dinas PU, serta memastikan sistem pengadaan proyek dijalankan secara transparan, adil, dan berpihak kepada rakyat.

Sebagai organisasi mahasiswa yang berkomitmen pada nilai keadilan dan integritas publik, LMII Cabang Jayapura menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga ada langkah hukum nyata dari aparat penegak hukum.