^{Ketua LMII Cabang Jayapura, Muhammad Ikhsan}

JAYAPURA – Gelombang penolakan kenaikan tunjangan DPR yang meluas sejak akhir Agustus terus mendapat respons dari berbagai daerah.

Di Jayapura, Liga Mahasiswa Islam Indonesia (LMII) secara tegas menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap lembaga legislatif tersebut.

Ketua LMII Cabang Jayapura, Muhammad Ikhsan, menyebut DPR RI telah gagal menjalankan amanah rakyat.

Menurutnya, wakil rakyat kini lebih sibuk mengurus kepentingan kelompok ketimbang menjawab persoalan mendesak yang dihadapi bangsa.

“DPR sebagai representasi rakyat sudah kehilangan legitimasi moral. Mereka abai pada penderitaan rakyat, maka langkah yang paling konstitusional adalah pembubaran DPR dan penyelenggaraan Pemilu Luar Biasa,” tegas Ikhsan, 31/08/2025

LMII Jayapura menekankan bahwa seruan tersebut bukan tindakan makar, melainkan ekspresi konstitusional yang berakar pada hak rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Desakan LMII Cabang Jayapura

Dalam pernyataannya, LMII Jayapura mendesak pemerintah dan DPR untuk kembali pada prinsip transparansi, akuntabilitas, serta membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil. Namun karena dinilai telah gagal total, LMII Jayapura meminta Presiden menggunakan mekanisme konstitusional untuk membubarkan DPR.

Selain itu, aparat keamanan diingatkan agar tidak bersikap represif dalam menghadapi aksi-aksi rakyat. “Tugas aparat adalah melindungi, bukan melukai. Aspirasi rakyat adalah hak yang dijamin konstitusi,” tambah Ikhsan.

LMII Jayapura juga menyerukan seluruh elemen bangsa agar tetap menjaga persatuan nasional, menahan diri dari provokasi, dan menolak intervensi asing yang bisa merusak kedaulatan Indonesia. Sementara kepada kader LMII dan mahasiswa, Ikhsan mengajak agar terus memperjuangkan cita-cita bangsa dengan menjunjung tinggi keadilan dan persaudaraan.

Bagi LMII Jayapura, masa depan Indonesia hanya bisa dijaga jika ada keberanian moral untuk menegakkan kebenaran. “Cinta pada Indonesia berarti berani berkata jujur. Jika DPR tidak lagi berpihak pada rakyat, maka ia harus diganti dengan wakil-wakil yang berintegritas dan berani memperjuangkan keadilan dari Sabang sampai Merauke,” pungkas Ikhsan.