JAYAPURA – Desakan publik terhadap dugaan praktik mafia proyek di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua semakin menguat.
Kepala Dinas PU diduga terlibat dalam pembagian proyek yang sarat dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).
Yang lebih mengejutkan, sejumlah sumber menunjukan bahwa istri Kadis turut terlibat langsung dalam menguasai beberapa proyek perencanaan dan pengawasan. Seperti perencanaan dan pengawasan proyek teknis pemeliharaan jalan ringroad jayapura. Dan masih banyak lagi proyek strategis lainnya, Monopoli tersebut dinilai mencederai asas keadilan, sekaligus menutup peluang bagi pengusaha lokal OAP untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
Atas dugaan tersebut, Liga Mahasiswa Islam Indonesia (LMII) Cabang Jayapura meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera memeriksa Kadis PU Papua beserta pihak-pihak yang terkait dalam praktik tersebut.
Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) juga diminta segera mengambil langkah tegas untuk memutus mata rantai KKN di wilayah provinsi papua.
Selain itu, LMII juga menghimbau kepada Gubernur Papua terpilih, agar segera melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh di lingkungan Dinas PU Provinsi Papua, demi memutus rantai mafia proyek dan memberikan ruang yang adil bagi pengusaha lokal OAP.
“Tanpa langkah tegas, birokrasi di Papua akan terus dikuasai oleh kepentingan segelintir elit, sementara rakyat dan pengusaha lokal OAP hanya jadi penonton,” ujar muhammad iksan, Ketua Umum LMII Cabang Jayapura, Rabu, 01/10
“Sudah bukan rahasia lagi, banyak proyek dikuasai lingkaran dekat Kadis PU, bahkan sampai keluarga inti. Ini jelas bentuk KKN yang merugikan daerah,” tambahnya
Praktik bagi-bagi proyek yang tidak sehat ini juga dinilai berpotensi menghambat kualitas pembangunan infrastruktur di Papua. Alih-alih dikerjakan dengan prinsip transparan dan akuntabel, proyek justru menjadi alat kepentingan segelintir pihak.
“Kalau praktik ini dibiarkan, kepercayaan publik terhadap birokrasi akan semakin runtuh. Reformasi menyeluruh di Dinas PU Papua adalah keniscayaan,” Tegas Iksan