-
Abolisi dan Amnesti: Pesan Politik untuk Pemuda atau Ujian bagi Hukum?
Posted :
in : Beritaby :
Tags :Abolisi, Amnesti, Hasto Kristiyanto, Hukum, PB LMII, Pemuda, Politik, Presiden Prabowo, Tom LembongBadi Farman, Ketua Bidang Politik dan Kepemudaan Strategis PB LMII JAKARTA-Langkah Presiden Prabowo Subianto memberikan Abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto belum luput dari pandangan mata. Disetujui DPR dan diklaim sebagai langkah mempererat persatuan menjelang hari Kemerdekaan RI. Kebijakan ini justru memantik pertanyaan besar publik. Apakah…
-
LMII Soroti Lambannya Penanganan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak, Minta Propam Polri dan Kompolnas Segera Bersikap
Ket Foto: Tampak depan Polres Metro Jakarta Timur di Jalan Matraman Raya, Kelurahan Balimester, Kecamatan Jatinegara, Selasa (3/12/2024) / Tribunjakarta/Bima Putra JAKARTA – Pengurus Besar Liga Mahasiswa Islam Indonesia (PB LMII) menyatakan keprihatinan mendalam atas lambannya penanganan sejumlah laporan masyarakat. Hal itu berdasarkan laporan yang masuk melalui program “Lapor LMII” di laman resmi www.lmii.or.id. Salah…
-
PT PHR, Anak Usaha Pertamina Diduga Kuat Serobot Tanah dan Cemari Lingkungan, PB LMII: Bentuk Kejahatan Ekologis!
JAKARTA – Kemarahan rakyat kembali memuncak. Pengurus Besar Liga Mahasiswa Islam Indonesia (PB LMII) mengeluarkan pernyataan keras terhadap PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), anak perusahaan raksasa migas BUMN Pertamina, atas dugaan kejahatan lingkungan dan agraria yang terjadi di Blok Rokan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Kasus itu menyeret penderitaan Sri Hartono, seorang warga pemilik sah tanah bersertifikat…
-
PB LMII dan ARUN Apresiasi Sikap Presiden Cabut Izin Tambang, Tapi Desak Pemerintah Tangkap Pemilik PT Perusak Raja Ampat
JAKARTA, PUBLIKNESIA.COM – Pengurus Besar Liga Mahasiswa Islam Indonesia (PB LMII) dan DPD Advokasi rakyat untuk Nusantara Jakarta kompak menyampaikan apresiasi atas langkah tegas Presiden RI dalam mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di wilayah sensitif ekologis Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah awal yang menunjukkan komitmen negara dalam melindungi…
-
5 Kebijakan Fiskal Pemerintah 2025: Negara Cari Cuan, Rakyat yang Jadi Korban
JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia menggulirkan serangkaian kebijakan perpajakan dan pungutan baru sepanjang tahun 2025. Langkah itu disebut sebagai bagian dari strategi untuk memperkuat kemandirian fiskal serta membiayai pembangunan nasional tanpa terlalu bergantung pada utang luar negeri. Berikut lima kebijakan utama yang telah atau akan diberlakukan: Lebih lanjut pemerintah menyatakan bahwa lima kebijakan fiskal tersebut…